Jakarta – Presiden Joko Widodo melantik tujuh menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala badan di Istana Negara, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024.
“Menteri dan kepala badan yang akan dilantik presiden adalah Menkumham, Menteri ESDM, Menteri Investasi, tambahan Wakil Menteri Kominfo, Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,” ujar Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.
Menkumham Yasonna Laoly digantikan politikus Gerindra Supratman Andi Atgas. Yasonna Laoly, kelahiran 1953, adalah salah seorang menteri di kabinet Jokowi yang berasal dari PDI Perjuangan. Hubungan Jokowi dan partai berlambang banteng itu renggang sejak Pilpres 2024 lalu.
Seorang politikus PDIP bercerita, bahwa isu reshuffle memang terus mencuat di internal partai. Salah satu menteri dari PDIP yang terbidik adalah Yasonna setelah mengesahkan struktural kepengurusan baru PDIP ke lembaran negara.
Hal inilah, kata politikus tersebut, yang menyebabkan Jokowi meradang. Sebab, Yasonna disebut tak memberi tahu Jokowi ihwal struktural pengurus baru partai banteng sebelum disahkan.
Sementara Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pindah posisi ke Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif. Jabatan Bahlil akan diisi Rosan Perkasa Roeslani.
Selain itu Angga Raka Prabowo dilantik sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Angga Raka merupakan kader Partai Gerindra sejak 2008. Ia kini menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra.
Adapun Dadan Hindayana dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, sebuah lembaga yang baru dibentuk. Lalu Hasan Hasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menyoroti kocok ulang alias reshuffle kabinet yang dilakukan Jokowi menjelang dua bulan lengser sebagai presiden.
Menurut Agung, reshuffle terhadap Yasonna sarat kepentingan politis, khususnya dengan dinamika yang terjadi di Partai Golkar.
“Saya melihat ada arah untuk mengondisikan Golkar menjadi relatif apabila pos Menteri Kumham dijabat oleh orang dekat kekuasaan,” kata Agung.
Pengondisian yang dimaksud Agung ialah manakala nanti Golkar rampung menyelenggarakan Musyawarah Nasional partai. Pada forum tersebut, partai beringin akan memilih Ketua Umum partai yang baru setelah ditinggal Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri.
Di sini lah, menurut Agung, posisi Menkumham menjadi amat strategis karena akan membubuhkan tanda tangan pengesahan struktural ke lembaran negara.
“Risikonya, jika struktural kepengurusan tidak disukai, menteri Kumham bisa menahan legalitas sampai sesuai dengan keinginan penguasa. Saya menduga reshuffle ini mengarah ke sana,” ujarnya.
Namun, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Maman Abdurrahman, menepis dugaan tersebut. Ia menegaskan, Golkar bukanlah partai yang mudah diintervensi.
“Jadi tidak ada kaitannya dengan reshuffle,” ujar Maman.
Peneliti Populi Center, Usep Saepul Ahyar, sependapat dengan Agung. Ia mengatakan, posisi Menkumham amat strategis apabila melihat dalam konteks dinamika Partai Golkar yang akan melakukan Munas di 20 Agustus.
“Ini pos yang strategis, sebis mungkin harus dipegang oleh figur yang sejalan agar memudahkan,” ujar Usep.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy