Lhokseumawe, Line1.News – Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Lhokseumawe Tahun 2025 mengungkap fakta mengejutkan. Meski angka kelulusan siswa mencapai 100%, namun hampir seluruh indikator kinerja utama (IKU) lainnya tidak mencapai target, terutama di sektor pelestarian budaya lokal yang menunjukkan angka nol persen.
Berdasarkan dokumen resmi dipublikasikan melalui laman Pemko Lhokseumawe yang dilihat Line1.News pada 1 Mei 2026, dari 8 indikator kinerja yang ditetapkan, hanya 1 indikator (13%) yang berstatus Tercapai, sementara 7 indikator (87%) dinyatakan Tidak Tercapai.
Partisipasi Sekolah Masih Menantang
Di satu sisi, Disdikbud mencatatkan prestasi pada Angka Kelulusan yang mencapai 100% (capaian 2024 dan 2023 juga 100%). Namun, Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Sekolah belum mencapai target.
* Angka Partisipasi Murni (APM): Terealisasi 87,65%. Ini mengindikasikan ada sekitar 12,35% anak usia sekolah di Lhokseumawe yang belum mengenyam pendidikan tepat waktu. Sementara capaian APM 2024 sebesar 92,63%.
Dalam laporan tersebut disebut faktor penyebab belum tercapainya target IKU dalam APM meliputi kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan. Selain itu, “Faktor geografis seperti pembangunan fasilitas sekolah di daerah terpencil untuk meningkatkan akses ke pendidikan, dan mengembangkan program pendidikan jarak jauh untuk meningkatkan akses ke pendidikan”.
* Angka Partisipasi Sekolah: Berada di angka 98,17% dari target 100 persen (sama seperti capaian 2024).
“Faktor penyebab belum tercapainya Angka Partisipasi Sekolah dikarenakan beberapa hal, seperti mutu dan relevansi hasil belajar, pemerataan pendidikan yang bermutu, kompetensi dan kinerja guru dan tenaga kependidikan, mutu dan relevansi pembelajaran, serta pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan kkuntabel,” tulis laporan tersebut.
Sektor Kebudayaan Jadi Sorotan Utama
[Tangkapan layar LKjIP Disdikbud Lhokseumawe Tahun 2025 terkait capaian indikator kinerja utama. Foto: Line1.News]
Kondisi memprihatinkan terlihat pada sektor kebudayaan. Indikator Persentase Budaya Lokal yang Dilestarikan mencatatkan realisasi 0% dari target 55 persen. Adapun capaian 2024 sebesar 52% dari target 50%.
“Faktor penyebab belum tercapainya Persentase Budaya Lokal yang Dilestarikan pada tahun 2025, dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang mengharuskan setiap cagar budaya yang dilestarikan harus memiliki SK Wali Kota”.
Tak hanya itu, partisipasi masyarakat terhadap budaya lokal pun rendah, hanya menyentuh 27% dari target 76 persen. Adapun capaian 2024 sebesar 13,76% dari target 75 persen.
Disdikbud menyebut faktor penyebab belum tercapainya target, “Hal ini dikarenakan terlalu luas cakupan variabel pembilang pada perhitungan persentase partisipasi masyarakat terhadap budaya lokal”.
Hal ini memicu pertanyaan publik terkait efektivitas program kerja di Bidang Kebudayaan, mengingat Lhokseumawe memiliki sejarah dan kekayaan tradisi yang kuat namun tampak belum maksimal dikonversi menjadi capaian kinerja administratif maupun fisik.
Sorotan Anggaran
Meski target kinerja mayoritas meleset, laporan tersebut menunjukkan adanya alokasi anggaran yang tetap berjalan untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal.
Anggaran Disdikbud Lhokseumawe dalam APBK 2025 sebesar Rp229.461.233.368 dan realisasi Rp214.070.299.012 atau 93,29%. “Dengan demikian maka dapat diketahui pada tahun anggaran 2025 kondisi anggaran Silpa adalah sebesar Rp15.390.934.356”.
Disdikbud Lhokseumawe pada 2025 diperkuat oleh 111 personel (62 PNS dan 49 PPPK).
Kepala Disdikbud Lhokseumawe, Yuswardi, dalam pengantarnya mengakui laporan tersebut masih memiliki kekurangan. “Sehingga kami sangat berharap adanya saran dan masukan sehingga dapat kami jadikan acuan untuk peningkatan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lhokseumawe pada masa akan datang”.
Sejumlah warga Lhokseumawe menilai transparansi melalui LKjIP ini menunjukkan bahwa keberhasilan Disdikbud tidak bisa hanya diukur dari angka kelulusan siswa, melainkan bagaimana anggaran publik mampu menghidupkan identitas budaya dan memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam mengakses pendidikan (APM).[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy