Di Balik Angka Manis RLPPD Lhokseumawe 2025: SiLPA Membengkak, Ketimpangan Melebar

Lhokseumawe, Line1.News – Pemerintah Kota Lhokseumawe merilis Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2025 pada 31 Maret 2026. Meski memamerkan tren positif pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), laporan ini justru menyingkap ironi tata kelola anggaran dan kesenjangan ekonomi yang tampak menganga di bekas “Kota Petrodolar”.

Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar, dalam pengantarnya mengakui adanya keterbatasan yang menghambat optimalisasi target.

“Dengan segala keterbatasan, kekurangan dan kelemahan yang menyebabkan belum optimalnya beberapa hal dalam proses pencapaian target kinerja selama tahun 2025, akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi untuk dijadikan pedoman bagi penyempurnaan kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe pada tahun yang akan datang,” ungkapnya dalam dokumen tersebut yang dikutip Line1.News, Senin, 6 April 2026.

Pertumbuhan Ekonomi Melambat, Gini Ratio Melonjak

Catatan mengkhawatirkan muncul pada sektor ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe tercatat melambat sebesar -23,99% (dari 4,46 ke 3,39). Ironisnya, di tengah perlambatan ini, Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan) justru melonjak 17,01% (tahun 2024: 0,294 menjadi 0,344 pada 2025).

“Lonjakan ketimpangan ini adalah sinyal bahaya. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang ada hanya dinikmati oleh segelintir kelompok, sementara masyarakat kelas bawah semakin terhimpit,” ungkap satu sumber yang enggan namanya ditulis, saat diminta tanggapannya.

SiLPA Rp61 Miliar: Kegagalan Eksekusi Anggaran?

Dari sisi keuangan, bedah anggaran menunjukkan masalah serius pada daya serap. Dari rencana belanja tahun 2025 sebesar Rp837,4 miliar, hanya terealisasi 88,46%.

Akibatnya, muncul Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp61,06 miliar. Mengendapnya dana puluhan miliar ini menjadi ironi di tengah banyaknya keluhan warga terkait layanan dasar seperti penanganan banjir, air bersih, dan infrastruktur pendidikan yang belum tuntas.

Realisasi pendapatan daerah 2025 Rp789,2 M.
Realisasi belanja daerah Rp740,8 M.
Surplus Rp48,4 M.
Penerimaan pembiayaan Rp12,6 M.
Pengeluaran pembiayaan Rp0 (nihil).
Pembiayaan neto Rp12,6 M.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Surplus Rp48,4 M + Pembiayaan neto Rp12,6 M) Rp61,06 M.

Adapun realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp815,7 M, dan SiLPA Rp12,6 M.

Sejumlah warga Lhokseumawe menilai rendahnya serapan belanja daerah tahun 2025 mengindikasikan kegagalan pemerintah dalam mengonversi anggaran menjadi stimulus ekonomi bagi warga.

TPT Masih Tinggi

Sementara itu, Lhokseumawe masih tercatat sebagai daerah dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi di Aceh. Menurut data BPS Aceh, TPT Lhokseumawe pada Agustus 2025 sebesar 8,24 persen. Sedangkan rata-rata TPT Aceh 5,64 persen.

Razi, warga Kecamatan Muara Dua, memperingatkan bahwa angka pengangguran Lhokseumawe yang masih tinggi—meski adanya tren penurunan dari tahun sebelumnya—tetap menjadi “bom waktu” jika tidak dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja riil. “Bukan sekadar proyek temporer,” ucapnya.

Hasil EPPD Tahun Sebelumnya

Dalam RLPPD Lhokseumawe 2025 juga dituangkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun sebelumnya. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 tentang Hasil EPPD Secara Nasional Tahun 2024 Berdasarkan LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023, Lhokseumawe hanya mampu meraih skor 2,5623 dengan status Kinerja Rendah.

Sebagai perbandingan, Langsa dan Sabang masing-masing meraih skor 2,9388 dan 2,9368 dengan status Kinerja Sedang.

Kini, dengan publikasi RLPPD 2025 itu, warga Lhokseumawe ditunggu peran aktifnya untuk menagih janji “evaluasi” yang disampaikan Wali Kota. Apakah 2026 akan menjadi tahun perbaikan, atau sekadar pengulangan catatan merah dalam sampul laporan yang indah?[]