Banda Aceh – Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haythar menyebut Asia Tenggara membutuhkan lebih banyak kepercayaan, bukan dominasi, untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.
Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara dalam ASEAN For the Peoples Conference (AFPC) 2025, di Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Minggu, 5 Oktober 2025.
Malik Mahmud mengatakan rekonsiliasi bukan sekadar kata kunci politik, melainkan pengalaman hidup yang telah membentuk Aceh dan dirinya secara pribadi.
“Berbicara tentang rekonsiliasi, sebuah tema yang telah membentuk hidup saya, tanah kelahiran saya di Aceh, bahkan sebagian besar perjalanan Asia Tenggara,” kata Malik Mahmud, dikutip dari keterangan tertulis.
Dia menyebut konflik bersenjata di Aceh berlangsung lebih dari tiga dekade antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Namun, titik balik terjadi pada 2005 saat penandatanganan Perjanjian Damai Helsinki.
“Saat itu, duduk berhadapan dengan pihak yang dulu menjadi lawan, lalu menorehkan tanda tangan pada sebuah dokumen yang mengakhiri konflik panjang, adalah momen paling menentukan,” tuturnya.
Peristiwa itu, kata dia, membuktikan konflik yang paling keras sekalipun bisa diakhiri melalui dialog, kompromi, dan yang terpenting adalah kepercayaan.
Dia juga menyoroti apa yang disebut sebagai ASEAN Way, pendekatan yang menekankan musyawarah, konsensus, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara.
“Dalam perdamaian Aceh, fasilitator internasional memang menyediakan ruang netral. Namun, penggerak utama perdamaian adalah tekad dan inisiatif kami sendiri sebagai bangsa Indonesia dan rakyat Aceh,” kata dia.
Menurut Malik, rekonsiliasi tidak bisa dipaksakan dari luar, tapi harus lahir dari kepemilikan lokal, dengan dukungan internasional yang bersifat melengkapi, bukan mendominasi.
Malik menyinggung berbagai krisis yang masih membayangi Asia Tenggara, mulai dari konflik di Myanmar hingga sengketa perbatasan antarnegara. Dia mengingatkan pelajaran dari Aceh menunjukkan bahwa perdamaian yang kokoh hanya lahir ketika semua pihak dilibatkan.
“Jika kita mengecualikan satu pihak, kita memperpanjang jurang ketidakpercayaan. Jika kita merangkul semua pihak, kita menanam benih rekonsiliasi,” katanya.
Di tengah meningkatnya ketegangan global dan mandeknya banyak proses perdamaian dunia, Malik menilai Asia Tenggara menawarkan model alternatif, pendekatan yang tulus dan berlandaskan martabat manusia, bukan dominasi geopolitik.
Dia menyatakan dunia bisa belajar dari Aceh, dari Mindanao dan Timor-Leste bahwa rekonsiliasi tetap mungkin, bahkan setelah puluhan tahun perang.
“Kuncinya bukan pada kekuatan militer, melainkan pada keberanian moral untuk mengubah kecurigaan menjadi kepercayaan, dan musuh menjadi mitra,” ucapnya.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy