Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah mengaku akan menindaklanjuti aspirasi para pengawai Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin (RSUDZA) yang meminta pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Fadhlullah mengatakan aturan pemilihan salah satu penghasilan itu terbit dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
“Bahwa harus memilih salah satu. Dari mana aturan itu keluar, berdasarkan dari pusat, dari Menteri (PAN) RB, turunan kepada Pemerintah Aceh. Oleh Pj. (Penjabat Gubernur) dulu mengeluarkan surat harus memilih salah satu,” ujar Fadhlullah.
Baca juga: Tuntut Pencairan TPP, Pegawai RSUDZA Demo Kantor Gubernur Aceh
Fadhlullah menyampaikan akan menindaklanjuti persoalan yang dikeluhkan oleh para ASN itu serta akan bertemu dengan Kementerian PANRB, Kemendagri, serta Kementerian Keuangan.
“Pada intinya, kami semua sepakat dan setuju akan memberikan yang bapak ibu tuntutkan. Tapi, seperti saya sampaikan, semua butuh proses,” jelas dia.
Politikus Partai Gerindra ini belum bisa memastikan tenggat waktu aturan tersebut bisa direvisi, karena harus berkonsultasi dengan pemerintah pusat di Jakarta.
“Ketika aturan keluar, kami akan bayarkan sesuai dengan perintah undang-undang. Kalau nanti undang-undang sudah memberikan dua, kami akan berikan dua,” katanya.
Fadhlullah memastikan Pemerintah Aceh akan memperjuangkan aspirasi dan tuntutan yang disampaikan oleh para tenaga kesehatan yang mengabdi di rumah sakit pelat merah tersebut.
Oleh karena itu, Fadhlullah meminta para tenaga kesehatan agar bersabar menunggu proses lobi ke pemerintah pusat sukses. Sehingga kedua sumber penghasilan itu bisa didapatkan kembali.
“Kami Pemerintah Aceh akan memperjuangkan. Insya Allah ketika nanti sudah mendapat keputusan maka hak bapak ibu akan diberikan sesuai tuntutan hari ini,” pungkasnya.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy