Banda Aceh – Pasangan nomor urut dua Muzakir Manaf dan Fadhlullah mengusung visi ‘Terwujudnya Aceh Bermartabat, Maju dan Islami’. Visi ini dipaparkan dalam rapat paripurna istimewa di Gedung Sidang Utama DPRA, Rabu, 25 September 2024. Rapat itu juga dihadiri pasangan nomor urut satu, Bustami Hamzah dan Fadhil Rahmi.
Dalam dokumen visi misi pasangan ini yang dilihat Line1.News, ‘Bermartabat’ diartikan secara komprehensif berlandaskan islami dimana rasa saling menghargai, memiliki dan tenggang rasa ditopang oleh integritas serta dilandasi oleh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa mempertegas harkat dan martabat itu.
Sementara ‘Maju’ diartikan sebagai terwujudnya peningkatan kualitas pembangunan di segala bidang yang meliputi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, perduli, bersih, terbuka, tegas amanah dan berwibawa yang berorianntasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi.
Lalu ‘Islami’ diwujudkan melalui adopsi nilai-nilai Islam bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
Selain visi, Mualem-Dek Fad memiliki enam misi. Misi pertama, lingkungan, yakni menjaga kekayaan bumi Aceh seperti hutan, satwa, mineral dan kekayaan laut serta meningkatkan kualitas hidup dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari.
Kedua, pemerintahan dan hukum, dengan membangun tata kelola pemerintahan baru yang efektif dan pengelolaan sistem keuangan yang akuntabel dan terintegrasi berbasis good governance dan clean government.
Ketiga, agama, sosial dan budaya, dengan meningkatkan nilai-nilai islami dan identitas keacehan dalam tatanan nasional dan global.
Keempat, sumber daya alam dan ekonomi dengan menjaga keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya alam di masa yang akan datang untuk menjamin peningkatan taraf ekonomi rakyat Aceh.
Kelima, sumber daya manusia dan kependudukan, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang handal dan sistem kepemilikan dokumen administrasi kependudukan yang terintegrasi.
Misi terakhir yang diusung Mualem-Dek Fad adalah menuntaskan agenda perdamaian yang belum terselesaikan sesuai dengan mandat MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.
Mengintip Isi Visi Misi Cagub-Cawagub Aceh Om Bus-Syeh Fadhil
Pada setiap misi tersebut, paslon ini juga mengusung beberapa program prioritas. Di antaranya, pada misi lingkungan, keduanya akan menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Lalu menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan.
Pada misi pemerintahan dan hukum, program prioritas Mualem-Dek Fad antara lain, pelayanan umum tehadap rakyat Aceh terutama pada isu pelayanan kesehatan, pelayanan perizinan, pelayanan administrasi kependudukan (Kartu Identitas Orang Aceh) dan catatan sipil, administrasi pertanahan (BPA-BPN). Selain itu, supremasi hukum dalam membentuk peraturan pelaksanaan dalam hal qanun harus sah di Aceh tanpa registrasi di Jakarta, sepanjang tidak mengesampingkan kewenangan absolut.
Kemudian untuk misi agama sosial budaya, mereka menawarkan program prioritas seperti meningkatkan bimbingan teknis penerapan ajaran-ajaran Aswaja belum mengakar kuat dalam keseharian masyarakat Muslim Indonesia dalam beragam ekspresi: haul, manaqiban, tahlil, maulid Nabi, hingga praktik ke-thariqat-an. Selain itu, meningkatkan pengajian dan sosialisasi kepada kelompok-kelompok masyarakat yang masih menganggap bahwa Maulidin Rasul itu bidah.
Selanjutnya pada misi sumber daya alam dan ekonomi, Mualem-Dek Fad akan menginventarisasi dan mengidentifikasi lahan produktif yang belum tergarap secara optimal di kabupaten kota. Selain itu, mentukan potensi yang dimiliki oleh setiap lahan produktif sesuai dengan skala prioritas pembangunan daerah.
Di misi sumber daya manusia dan kependudukan, program prioritas antara lain meningkatkan kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan, serta meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja.
Terakhir, terkait misi perdamaian, Mualem-Dek Fad menyebutkan salah satu isu strategis adalah melemahnya UUPA dengan lahirnya beberapa Peraturan Pemerintah yang bertentangan dengan semangat MoU Helsinki. Selain itu, lemahnya bargaining politik Aceh di Pusat.
Karena itu, keduanya memiliki program prioritas antara lain advokasi agar Pemerintah Pusat membatalkan Peraturan Presiden yang bertentangan dengan semangat MoU Helsinki.
“Mendorong lahirnya Peraturan Presiden untuk mewadahi ketigabelas PP [Peraturan Pemerintah] yang belum selesai Terkait UUPA (Omnibus law),” isi salah satu program prioritas Mualem-Dek Fad.
Mereka juga akan melakukan advokasi penambahan dana Otsus Aceh sebanyak 2,25 persen untuk selamanya. Namun, dibandingkan misi lainnya, program prioritas di misi perdamaian justru lebih sedikit.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy