Jakarta – Presiden Prabowo menyebutkan RAPBN 2026 mengusung delapan agenda prioritas untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan demi mewujudkan Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera.
“APBN adalah instrumen untuk mewujudkan ekonomi tangguh, mandiri, dan sejahtera,” ujar Prabowo saat menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU APBN 2026 beserta nota keuangannya di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.
Berikut delapan prioritas RAPBN 2026:
1. Ketahanan pangan dengan alokasi Rp164,4 triliun, termasuk subsidi pupuk Rp46,9 triliun dan penguatan cadangan pangan Bulog Rp22,7 triliun.
2. Ketahanan energi dengan dukungan fiskal Rp402,4 triliun untuk mempercepat transisi menuju 100 persen pembangkitan listrik dari energi terbarukan dalam 10 tahun.
3. Makan Bergizi Gratis senilai Rp335 triliun yang menargetkan 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita, sekaligus memberdayakan UMKM dan petani.
4. Pendidikan bermutu dengan anggaran Rp757,8 triliun untuk peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, beasiswa LPDP, dan pembangunan fasilitas pendidikan.
5. Kesehatan berkualitas dengan anggaran Rp244 triliun untuk memperluas jaminan Kesehatan nasional (JKN), menurunkan stunting, revitalisasi rumah sakit, dan cek kesehatan gratis bagi masyarakat miskin dan rentan.
6. Penguatan ekonomi rakyat melalui pembentukan 80 ribu koperasi desa dan kelurahan Merah Putih guna memutus praktik rentenir, memperkuat logistik desa, dan mempercepat kemandirian ekonomi daerah.
7. Pertahanan rakyat semesta dengan modernisasi alutsista, penguatan komponen cadangan, dan pemanfaatan mineral strategis seperti rare earth untuk pertahanan modern.
8. Percepatan investasi dan perdagangan global, termasuk proyek hilirisasi senilai 38 miliar dolar AS, penyelesaian perundingan CEPA Indonesia–Uni Eropa, serta pembangunan 770 ribu rumah rakyat melalui berbagai skema pembiayaan perumahan.
Struktur RAPBN 2026
Prabowo menyampaikan struktur RAPBN 2026 terdiri dari belanja Rp3.786,5 triliun dan pendapatan Rp3.147,7 triliun, dengan defisit Rp638,8 triliun atau 2,48 persen PDB.
Dia menargetkan penghapusan defisit paling lambat pada 2028 melalui efisiensi, optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, dan inovasi pembiayaan.
Selain menjaga disiplin anggaran, ia akan mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai instrumen pemerataan, memperkuat pengelolaan aset negara agar produktif, dan memastikan setiap rupiah pengeluaran berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
“Kita harus berani menghilangkan kebocoran, menekan segala bentuk pemborosan, dan untuk itu saya minta dukungan seluruh kekuatan politik di Indonesia,” ujar dikutip dari Laman DPR RI.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy