Medan – Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut mencatat sepanjang Desember 2024 hingga Desember 2025, provinsi tersebut mengalami inflasi year on year (yoy) sebesar 4,66 persen. Sementara Indeks Harga Konsumen (IHK) meningkat dari 107,25 menjadi 112,25.
Kepala BPS Sumut Asim Saputra mengungkapkan kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil terbesar terhadap inflasi tahunan, sebesar 8,44 persen. Namun, kenaikan paling tinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang melonjak hingga 14,83 persen.
“Komoditas yang paling dominan memberikan andil inflasi yoy pada Desember 2025 adalah emas perhiasan sebesar 0,78 persen, diikuti cabai merah 0,38 persen, bawang merah 0,35 persen, cabai rawit 0,33 persen, dan beras 0,30 persen,” ujar Asim, Senin, 5 Januari 2026, dilansir Mistar.id.
Banjir dan tanah longsor yang melumpuhkan akses distribusi, kata dia, berdampak besar terhadap kondisi ekonomi di sejumlah wilayah. Kota Gunungsitoli di Kepulauan Nias mencatat inflasi tertinggi melampaui 10 persen, akibat terhambatnya pasokan barang dari wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah.
Adapun secara bulanan (month to month), Sumut mengalami inflasi 1,66 persen pada Desember 2025. Cabai rawit menyumbang inflasi sebesar 0,41 persen, disusul bawang merah sebesar 0,24 persen.
Namun, Asim menilai secara keseluruhan inflasi di Sumut masih relatif terkendali jika dibandingkan dengan beberapa daerah lain yang juga terdampak bencana.
“Dibandingkan nasional, di mana Aceh tercatat sebagai wilayah dengan inflasi tertinggi, Sumut sebenarnya masih cukup terkendali. Kita hanya terganggu oleh sulitnya pasokan di Sibolga dan Gunungsitoli akibat faktor bencana,” ujarnya.
Memasuki awal 2026, BPS optimistis tekanan inflasi tidak akan berlanjut secara ekstrem. Sejumlah faktor pendukung stabilitas harga mulai terlihat, salah satunya Sumut yang memasuki masa panen padi sehingga pasokan beras diperkirakan mencukupi kebutuhan beberapa bulan ke depan.
Selain itu, kesigapan pemerintah daerah dalam membuka akses jalan yang sebelumnya terisolasi dinilai sangat membantu kelancaran distribusi logistik pangan. Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang memantau harga secara mingguan juga dinilai efektif meredam gejolak harga.
“Penanganan masa tanggap darurat di Sumut berjalan sangat baik, terutama dalam membuka akses distribusi. Kami melihat pasokan beras relatif aman dan tidak akan menjadi pendorong inflasi di awal tahun ini.”[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy