Jakarta – Sosok Affan Kurniawan disebut sebagai “martir demokrasi”. Penyebutan ini bermunculan di media sosial, baik dari para tokoh politik, akademisi, maupun masyarakat umum. Affan, 21 tahun, gugur dilindas rantis Barracuda Brimob pada saat demonstrasi di Jakarta menuntut pembubaran DPR pada Kamis malam, 28 Agustus 2025.
Pengamat Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Syamsuddin Haris melalui akun media sosialnya menyebut Affan “martir dari kekuasaan yang congkak”.
“Affan Kurniawan telah menjadi martir dari kekuasaan yg congkak dan aparat yg biadab. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Kapolri @ListyoSigitP harus mundur, atau Presiden @prabowo memberhentikannya,” tulis Syamsuddin di media sosial X.
Ada pula akun yang menyebut, “Affan Kurniawan adalah martir! Martir untuk kesenjangan parah yang terjadi antara pejabat bersama kroni dengan rakyat di repiblik ini. Korban dari ketidakadilan sosial yang dipertontonkan secara brutal dan tak tahu malu.”
Akun lain menuliskan, “…Affan Kurniawan, jadi martir perjuangan rakyat menuntut keadilan dari kehidupan mewah para anggota dewan pemalak rakyat dan kebijakan para petinggi negara…”
Sosiolog Universitas Gadjah Mada, Derajad Widhyharto, tak menepis anggapan martir yang disematkan sejumlah orang kepada Affan.
“Meski secara tidak sengaja, ia berhasil menjadi simbol perlawanan yang menyatukan,” ujar Derajad dilansir BBC Indonesia.
Menguatnya simbolisasi Affan sebagai martir itu, terang Derajad, juga disebabkan respons pemerintah yang buruk.
Ia mencontohkan pernyataan Presiden Prabowo yang pada salah satu poinnya mengatakan akan memberikan santunan kepada keluarga Affan.
“Padahal bukan itu poinnya. Pernyataan itu [Prabowo] tidak menyelsaikan masalah kenapa masyarakat berdemonstrasi.”
Kematian Affan sendiri memantik rangkaian aksi berbalut solidaritas di antero Tanah Air.
Di Jakarta, aksi terjadi di sejumlah titik, antara lain, di depan Mako Brimob di Kwitang, di depan Polda Metro Jaya, di depan gedung DPR, dan di depan Mabes Polri. Aksi serupa juga berlangsung di Solo, Surabaya, dan Medan.
Namun, aksi itu justru direspons kekerasan aparat yang terus berulang. Berdasarkan catatan Komnas HAM, ratusan orang mengalami luka-luka akibat kekerasan polisi dalam upaya pengendalian massa hanya dalam unjuk rasa pada Kamis malam (28/08).
Kelompok masyarakat sipil dalam pernyataan bersama pada Jumat (29/08) mengkritik tindakan aparat keamanan tersebut, menyebutnya sebagai “kekerasan negara”.
Padahal, pemicu para warga turun ke jalan untuk protes dan demo disebabkan kebijakan negara yang tidak berpihak pada rakyat.
“Ditambah pernyataan pejabat publik yang memicu kemarahan dan keresahan. Ketidakpekaan pejabat publik kita, baik yang ada di parlemen maupun pemerintahan,” kata peneliti Greenpeace, Khalisa Khalid, yang ikut dalam koalisi tersebut.
Melebar ke Isu Lebih Besar
Kematian Affan juga dinilai bakal meluas ke isu lebih besar mengingat ketidakpuasan masyarakat sudah bermunculan di beragam sektor, mulai dari penurunan demokrasi, ekonomi yang melambat, dan sikap represif berulang aparat hukum dalam merespons kritikan.
“Public distrust luar biasa. Seluruh institusi mengecewakan. Kalau sudah begini, kemungkinan bisa ada semacam [tuntutan] tata ulang bernegara,” kata Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedillah Badrun.
Sosok Affan yang merepresentasikan masyarakat kelas pekerja Indonesia tersebut, kata dia, menjadi salah satu faktor pemicu meningkatnya kemarahan masyarakat.
Kondisi ekonomi Affan kontras dengan keadaan para elite saat ini, seperti anggota DPR yang menikmati beragam tunjangan.
Belum lagi kejengahan masyarakat akibat sikap represif aparat hukum yang berulang, terang Ubedillah.
Senada, sosiolog Universitas Gadjah Mada, Derajad Widhyharto, menyebut kematian Affan “otomatis meningkatkan skala protes masyarakat.”
Dia menyebut situasi nasional saat ini sudah dalam fase contentious politics atau politik konflik, ketika masyarakat dan pemerintah sudah saling berhadapan.
Andaikata rangkaian protes berlanjut hingga akhir pekan, Derajad menilai aksi massa bakal kian membesar. Tuntutan massa pun dinilai akan meluas ke isu lain.
“Mau tidak mau itu memengaruhi psikologi publik. Ada akumulasi kemarahan. Eskalasi [aksi massa] akan naik,” paparnya.
“Kalau bertahan sampai Minggu (31/08), ini bisa makin membesar dan ke mana-mana,” ujar Derajad.
“Mungkin menjadi people power, tindakan kolektif. Karena masyarakat sudah jengah dengan sikap elite politik dan cara pemerintah merespons keluhan masyarakat.”
Ia merujuk tuntutan pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang kini bergaung.
Padahal, saat demonstrasi awal pada 25 Agustus, isu tersebut tidak menjadi tuntutan utama.
“Sudah bergeser dari tuntutan-tuntutan yang ada di awal dan mungkin akan meluas ke persoalan lain.”[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy