Banda Aceh – Koordinator Gerakan Anti-Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani, menilai bantuan keuangan untuk partai politik (parpol) di Aceh hanya menguntungkan parpol dan para elitenya.
“Tidak mungkin uang itu dipakai untuk pendidikan politik, pendidikan kritis politik bagi masyarakat, tetapi malah untuk kepentingan pribadi partai. Karena itu, perlu dikritisi,” kata Askhalani, Selasa, 16 September 2025.
Baca juga: Pemerintah Aceh Alokasikan Dana Hibah Parpol Rp29,3 Miliar
Menurut Askhalani, dana hibah untuk parpol dari pemerintah daerah memang diatur dalam undang-undang. Namun, kata dia, harus dipahami juga hibah itu diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
“Tidak bisa kemudian dihitung dengan proporsi seolah-olah daerah sekarang lagi dalam kondisi anggarannya besar,” jelas Askhalani.
Askhalani menilai usulan anggaran bantuan keuangan untuk parpol harus dikaji ulang oleh pemerintah. Menurutnya, Aceh masih banyak tantangan yang harus diselesaikan dan memerlukan dana besar.
“Kalau ada partai politik yang menolak dan tidak bersedia menerima, itu baru hebat. Karena yang diuntungkan hanya partai politik. Sementara rakyat tidak tahu apakah ada anggaran yang benar-benar dipakai untuk kepentingan pendidikan politik,” jelasnya.
Baca juga: Tertinggi Se-Indonesia, MaTA Minta Dana Hibah untuk Parpol di Aceh Dikelola Transparan
Askhalani menyebut Pemerintah Aceh sedang melobi anggaran dari Pemerintah Pusat untuk membangun infrastruktur. Namun, di sisi lain, partai politik justru menyedot banyak uang APBA.
“Kalau kita mau telusuri, dari mana sumber anggaran yang diberikan untuk partai politik itu. Saya yakin sumbernya dari dana otonomi khusus (Otsus) atau dana lain,” pungkasnya.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy