Banda Aceh – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRK Aceh Besar menyambangi Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Kehadiran wakil rakyat itu untuk membahas pengembangan infrastruktur Kecamatan Pulo Aceh.
Ketua Komisi V DPRK Aceh Besar, Yusran Effendi mengatakan pentingnya optimalisasi pelabuhan perikanan di Gampong Gugop, Pulau Breuh, Kecamatan Pulo Aceh. Dia menyebut pelabuhan perikanan ini memiliki peran strategis bagi nelayan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyatakat setempat.
“DPRK ingin mendengar langsung apa saja hambatan yang dihadapi BPKS, sehingga nantinya bisa kami sampaikan ke Pemkab Aceh Besar untuk dirumuskan bersama dalam bentuk kolaborasi,” ujar Yusran, dalam keterangannya, Selasa, 23 September 2025.
Fraksi PKB, kata Yusran, turut menyoroti lambannya realisasi pembangunan jembatan penghubung Pulau Nasi – Pulau Breuh. Menurutnya, jembatan ini sangat vital karena dapat membuka akses ekonomi dan mobilitas warga di kawasan itu.
“Kegiatan itu bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi sekitar 4.000 jiwa di Pulo Aceh. Jumlahnya memang kecil, tapi posisinya sebagai pulau terluar sangat penting,” jelasnya.
Yusran menilai kendala pembangunan adalah tidak adanya anggaran yang memadai. Dia meminta pembangunan Pulo Aceh tidak hanya jadi prioritas BPKS, tapi juga Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Fraksi PKB, lanjut Yusran, bakal membawa aspirasi dan masukan tersebut dalam forum partai baik tingkat provinsi maupun nasional.
“Kami juga berharap Fraksi PKB di DPRA, Komisi VI DPR RI, hingga Fraksi PKB di DPR RI dapat mendorong program kerja BPKS. Baik melalui dukungan kegiatan maupun penambahan anggaran yang belakangan terus menurun hingga tahun 2025 ini,” ucap Yusran.
Ketua Komisi III DPRK Aceh Besar, Syahrizal berharap BPKS Sabang menjadi motor penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Aceh Besar, khususnya Pulo Aceh.
“Jika pelabuhan perikanan bisa difungsikan optimal, hasil tangkapan laut bisa dipasarkan langsung, baik dalam bentuk ikan segar maupun produk olahan seperti ikan kaleng,” tutur Syahrizal.
Kepala BPKS Sabang, Iskandar Zulkarnaen menyampaikan bahwa pemanfaatan pelabuhan perikanan di Pulau Breuh terkendala adanya bangkai kapal yang menghambat alur masuk pelabuhan.
“Kami akan mencoba berkolaborasi untuk menggeser bangkai kapal tersebut. Karena akibat keberadaannya, alur pelabuhan menjadi dangkal,” kata Iskandar.
Iskandar menuturkan rencana pembangunan jembatan penghubung Pulau Nasi – Pulau Breuh terhambat ketiadaan anggaran. Selain itu, juga pertimbangan jumlah penduduk yang dinilai tidak sebanding dengan biaya.
“Untuk itu, perlu ada dorongan bersama dari Pemkab Aceh Besar, DPRK, hingga pihak terkait lain agar usulan pembangunan jembatan ini bisa diperjuangkan bersama ke pemerintah pusat,” ucap dia.
Dalam kunjungan itu juga hadir anggota DPRA Apriono. Sedangkan Ketua BPKS didampingi Deputi Pengawasan Ridha Amri, serta Kepala Biro Perencanaan Teuku Ardiansyah.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy