Lhoksukon – Calon bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil alias Ayahwa, menegaskan solusi mengatasi banjir di Lhoksukon dengan cara normalisasi sungai dan membangun tanggul permanen.
Ayahwa didampingi calon wakil bupati Tarmizi Panyang menyampaikan itu dalam debat publik kedua digelar KIP Aceh Utara di Gedung Panglateh, Lhoksukon, Kamis malam, 21 November 2024.
Sama seperti debat pertama, debat kedua ini untuk penajaman visi, misi, dan program kerja pasangan calon tunggal, Ayahwa-Panyang. Tema debat terakhir itu adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan, pembangunan berkelanjutan, penerapan syariat Islam, dan menjaga keberlangsungan perdamaian.
Tema tersebut dibagi menjadi tiga subtema, yaitu tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, dan transparansi; pelestarian lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan penanggulangan bencana; serta penerapan syariat Islam, keistimewaan dan kekhususan Aceh dan keberlangsungan perdamaian.
Baca juga: Inilah Tiga Panelis Debat Kedua Pilkada Aceh Utara 2024
Moderator debat kedua, Tika Darmawan membacakan pertanyaan yang sudah disiapkan tim panelis. Di antaranya, pertanyaan terkait subtema pelestarian lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan penanggulangan bencana, dengan ruang lingkup pencegahan dan penanggulangan bencana.
Menurut panelis seperti dibacakan moderator, berdasarkan penilaian Indeks Risiko Bencana yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Indeks Risiko Bencana Kabupaten Aceh Utara adalah 163,23, termasuk dalam kategori tinggi pada tahun 2023. Sebagai contoh, banjir yang sering melanda Aceh Utara. Data pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2023, jumlah wilayah terdampak banjir di Aceh Utara sebanyak 20 kecamatan dan 345 gampong.
“Pertanyaannya, bagaimana langkah strategis paslon bupati dan wakil bupati untuk mitigasi bencana dalam rangka mengurangi risiko bencana, dan melatih masyarakat agar lebih siap terutama di daerah-daerah yang rawan bencana?”
Ayahwa menyebut banjir yang melanda Aceh Utara terutama Lhoksukon—ibu kota kabupaten tersebut—sudah berstatus ‘bencana nasional’ lantaran terjadi hampir saban tahun. Oleh karena itu, kata dia, Pemerintah Aceh Utara bersama elite politik perlu mendorong Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat agar mengatasi penyebab banjir di Lhoksukon.
Menurut Ayahwa, penyebab banjir di Lhoksukon dan kecamatan lainnya dalam wilayah Aceh Utara adalah sungai-sungai yang sudah dangkal. “Maka solusi, tidak ada cara lain, selain membuat normalisasi [sungai] dari Lhoksukon sampai ke laut, sekitar 17 kilo[meter] lebih,” ujarnya.
Selain itu, kata Ayahwa, membangun tanggul permanen untuk pengaman sungai.
Ayahwa menambahkan jika terpilih menjadi bupati, pihaknya juga akan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana menghadapi banjir.
Baca juga: Debat Perdana, Ayahwa: Peran Perempuan akan ‘Ta Bi yang Rayek
Waktu untuk Ayahwa menjawab habis, moderator lantas membacakan pertanyaan berikutnya terkait subtema yang sama, kali ini ruang lingkup peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Menurut panelis, isu penebangan hutan, kerusakan lingkungan, dan dampak perubahan iklim belum menjadi topik utama dalam diskusi publik di Aceh Utara. Padahal, kerusakan lingkungan merupakan ancaman serius bagi pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Menurut data Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh atau HAkA, dalam tahun 2017-2021, Aceh Utara mengalami penebangan hutan paling parah dengan luas kehilangan hutan mencapai 8.258 hektare.
“Bagaimanakah langkat konkret paslon bupati dan wakil bupati dalam mengintegrasikan upaya pelestarian lingkungan ke dalam program pembangunan daerah agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga?”
Ayahwa berkata, “Sesuai dengan Qanun [Aceh] Nomor 7 tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh, maka tugas kami adalah mengimplementasikan qanun tersebut di Aceh Utara tentang pelestarian hutan kita”.
“Hutan adalah anugerah Yang Maha Kuasa, yang diberikan kepada kita masyarakat Aceh. Maka tugas kita adalah merawat, menjaga, melestarikan hutan tersebut sampai ke anak cucu kita nantinya,” tambah Ayahwa.
Ayahwa juga akan mensosialisasi kepada masyarakat pentingnya melestarikan hutan. Pasalnya, akibat penebangan liar atau illegal logging terjadi banjir, erosi, longsor, dan dampak lainnya.
Jika terpilih sebagai bupati, Ayahwa berjanji akan memberi sanksi kepada mafia-mafia tanah yang merambah hutan di Aceh Utara. Ayahwa juga akan meminta pihak Polri, TNI, dan Polisi Hutan (Polhut) menjaga hutan dan mencegah penebangan liar.
Lalu, Tarmizi Panyang menambahkan pihaknya juga akan menanam pohon melalui program penghijauan di pinggir sungai untuk mencegah erosi.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy