Setelah Lengser Jokowi Bakal Jadi Anggota DPA

Prabowo dan Jokowi. Foto: Antara
Prabowo dan Jokowi. Foto: Antara

Jakarta – Setelah lengser dari kursi kepresidenan, Jokowi diyakini tidak akan jauh-jauh dari Istana. Politikus Partai Gerindra, Maruarar Sirait, meyakini Jokowi bakal menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung atau DPA bagi presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Saya berdoa. Saya yakin. Saya harapkan Pak Jokowi jadi anggota dewan pertimbangan agung ke depan. Beliau punya pengalaman sebagai wali kota, gubernur, dan presiden,” ujar Maruarar saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu dikutip Kamis, 11 Juli 2024 dari Tempo.

Eks politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengeklaim Jokowi sosok yang paling pantas menjadi anggota DPA di era Prabowo. Sebab, kata dia, Jokowi dan Prabowo punya hubungan yang luar biasa baik.

Namun, Maruarar menegaskan, status anggota DPA bukan untuk mengawasi pemerintahan tapi memberikan pertimbangan berupa masukan, nasihat, dan saran kepada Prabowo. “Saya rasa itu posisi DPA.”

Saat ini, wacana menghidupkan DPA kembali digulirkan dengan disepakatinya revisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Badan Legislasi DPR RI.

Revisi tersebut dibawa ke sidang paripurna seperti dikonfirmasi oleh Ketua Baleg Supratman Andi Agtas pada Selasa, 10 Juli 2024. Nantinya, status DPA akan beralih dari lembaga pemerintah menjadi lembaga negara sehingga berkedudukan sejajar dengan presiden.

Isu Jokowi menjadi penasihat Prabowo beberapa kali mencuat. Ketua MPR Bambang Soesatyo sempat mengusulkan Dewan Pertimbangan Agung kembali diaktifkan. Lembaga ini, kata Bamsoet, bisa menjadi bentuk formal presidential club yang ingin diinisiasi oleh Prabowo.

Menanggapi hal tersebut, pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, mengatakan dibangkitkannya DPA sebagai lembaga yang sejajar dengan presiden seperti mau kembali ke era Orde Baru.

Setelah amandemen 1999-2022, kata Bivitri, level Wantimpres diubah tidak setinggi lembaga independen lain sebab tugasnya hanya memberi saran.

“Kalau kita mau objektif menganalisisnya dari aspek hukum tata negara, pertanyaannya adalah apa wewenangnya? Apa yang membuat dia harus menjadi komisi independen tersendiri yang harus selevel presiden, DPR, dan lain lain.”[]

Komentar

Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy