Prinsip ‘No One Left Behind’, Satgas PRR Percepat Pemulihan Aceh Lewat Sinkronisasi Data

Jakarta – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana terus mematangkan langkah pemulihan di Aceh. Dengan memegang teguh prinsip no one left behind, Satgas PRR memastikan seluruh penyintas bencana mendapatkan hak hunian secara merata melalui pemutakhiran data yang akurat dan inklusif.

Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, menegaskan dinamika data di lapangan bukan hambatan, melainkan upaya mengejar ketepatan sasaran. Menurutnya, perubahan data adalah bagian dari strategi akurasi, bukan ketidakkonsistenan administratif.

“Perubahan data ini bukan karena tidak konsisten, tetapi karena kami terus mengejar akurasi agar seluruh warga yang berhak benar-benar terakomodasi,” ujar Safrizal dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu, 4 April 2026.

Responsif Terhadap Kondisi Riil Lapangan

Pergerakan warga yang kembali ke desa asal menjadi salah satu alasan utama pembaruan data. Desa-desa yang sebelumnya dianggap tidak berpenghuni kini mulai didatangi warga, sehingga memunculkan kebutuhan baru untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara).

Menyikapi hal ini, Satgas PRR membuka ruang pembaruan data melalui usulan Pemerintah Daerah dengan skema by name by address (BNBA). Pendekatan ini dilakukan agar pendataan tetap responsif terhadap kondisi nyata di lapangan tanpa terjebak birokrasi yang kaku.

Pembangunan Jalan Terus, Data Tetap Berjalan

Safrizal menekankan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh tersandera oleh urusan administrasi yang lambat. “Kalau kita menunggu data selesai seratus persen, pembangunan justru akan tertunda. Karena itu, pendataan tetap berjalan bersamaan dengan pelaksanaan di lapangan,” tegasnya.

Saat ini, pembangunan Huntara dilakukan secara bertahap berdasarkan data yang telah tervalidasi. Meski begitu, pintu tetap terbuka bagi warga yang baru terdata untuk mendapatkan manfaat.

Sebagai bentuk transparansi dan fleksibilitas, pemerintah juga memberikan opsi bantuan bagi masyarakat. Penyintas bisa memilih antara pembangunan fisik Huntara atau menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Langkah taktis ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh, sekaligus memastikan tidak ada satu pun warga yang terlewat dalam proses pemenuhan kebutuhan hunian. []