Banda Aceh – Pemerintah Aceh mengharapkan pemerintah pusat dan jajaran menteri agar menyampaikan informasi yang objektif kepada Presiden Prabowo Subianto ihwal penanganan bencana banjir di Tanah Rencong.
“Kami sangat berharap kepada seluruh jajaran pejabat pusat untuk dapat memberikan informasi yang faktual dan objektif kepada presiden, karena ini terkait dengan langkah dan kebijakan presiden terhadap upaya penanganan darurat dan pemulihan Aceh pascabencana,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, Kamis, 11 Desember 2025.
Pemerintah Aceh menilai Prabowo menaruh perhatian besar terhadap penanganan musibah banjir dan tanah longsor di Aceh. Prabowo juga sudah dua kali terjun ke lokasi dampak bencana yaitu Kabupaten Aceh Tenggara dan Bireuen.
MTA juga meminta para menteri menjaga kepercayaan Presiden dengan menghadirkan data yang benar terkait kondisi lapangan.
“Kepada para menteri, cintailah niat baik presiden untuk rakyatnya dengan memberikan informasi utuh dan objektif agar Aceh cepat pulih. Berikan informasi dan data-data akurat,” jelas MTA.
Baca juga: TA Khalid Minta Seluruh Menteri Tak Bohongi Presiden Saat Laporkan Data Bencana Aceh
Dia mengingatkan, sebelumnya pernyataan terkait pemulihan listrik dan komunikasi sempat mendapatkan kecaman publik karena perbedaan informasi di lapangan.
“Hal ini telah memperlihatkan, bagaimana lelahnya kita menghadapi kecaman publik, dan kita berharap hal-hal seperti tidak perlu terulang kembali,” ujar dia.
MTA menyampaikan bahwa presiden dijadwalkan kembali berkunjung ke daerah terparah terdampak bencana terutama di Aceh Tamiang. Dalam kunjungan itu, Prabowo juga akan melakukan pemantauan udara ke Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tengah hingga Bener Meriah.
“Kami melihat kembalinya presiden kali ini tidak tertutup kemungkinan beliau mendapatkan informasi lebih objektif tentang kondisi bencana Aceh saat ini,” ungkapnya.
Baca juga: Sebut Pemulihan Listrik Aceh Capai 93 Persen, Bahlil Diduga ‘Bohongi’ Prabowo
MTA menyebut dalam beberapa pertemuan dan doorstop awak media, Gubernur Aceh Muzakir Manaf selalu berharap pintu bantuan pihak internasional bisa dipercepat demi penanganan darurat.
Dia menambahkan bahwa kebijakan pemerintah pusat dapat dibarengi dengan klasifikasi cluster bertahap, misalnya untuk saat ini minimal NGO-NGO khusus dalam membantu penanganan kedaruratan.
“Sebagai support penanganan yang sedang sama-sama kita lakukan, baik pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, TNI, Polri, NGO lokal, dan pihak-pihak lainnya,” pungkasnya.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy