Medan – Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan mengatakan adanya perbedaan data pemulihan bencana Sumut antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan dari dinas terkait di daerah. Hal tersebut diungkapkan Sofyan saat kunjungan kerja reses Komisi X di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumut, Selasa, 24 Februari 2026.
Ia menegaskan pentingnya pencocokan data agar penyaluran bantuan tidak keliru dan benar-benar tepat sasaran. Selain itu, Presiden RI telah menetapkan satu data bencana dari BPS.
“Sedangkan dari yang disampaikan [pemerintah daerah] itu tidak sinkron dengan [data] yang kita terima di BPS tersebut. Karena itu kita ingin mendapatkan kepastian mana yang benar sehingga mereka melakukan koordinasi. Kalau koordinasi yang salah itu akan menyebabkan bantuan itu salah, tidak tepat sasaran,” ujar Sofyan dikutip dari Laman DPR RI.
Anggota Badan Anggaran DPR RI itu juga mengatakan kesalahan dalam pendataan bisa berujung pada pemborosan anggaran maupun temuan administratif, apabila jumlah bantuan tidak sesuai dengan kondisi riil korban terdampak.
“Kalau jumlahnya lebih banyak ternyata yang terdampak itu lebih sedikit kan itu mubazir. Karena itu pertemuan hari ini sangat penting untuk mencocokkan data, baik dari BPS maupun yang disampaikan mitra-mitra kita,” ujarnya.
Sofyan juga menyoroti belum optimalnya pemulihan infrastruktur pascabencana. Ia menilai penanganan sejauh ini masih didominasi bantuan logistik, sementara pemulihan menyeluruh, termasuk aspek nonfisik, belum mendapatkan perhatian memadai.
“Ya, kita belum melihat bahwa pemulihan yang menyangkut infrastruktur itu berjalan dengan baik. Itu hanya bantuan-bantuan logistik dan sebagainya. Tetapi yang menyangkut tentang visi kan ini baru mulai dengan anggaran yang dana revitalisasi. Dan termasuk juga bahwa kita itu selalu melihat bahwa persoalan visi saja, kita tidak melihat yang nonvisi,” ujar Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Sofyan juga menekankan pentingnya penanganan trauma psikologis bagi para korban, terutama siswa, guru, dan orang tua terdampak banjir. Menurutnya, permasalahan ini tidak terlalu menjadi perhatian pemerintah.
Sebagai langkah lanjutan, Komisi X DPR berencana membentuk panitia kerja (panja) untuk memperkuat pengawasan terhadap penanganan dampak banjir di Sumut, termasuk melakukan verifikasi data dan kunjungan lapangan.
“Kita akan mendalami apa yang disampaikan dan tentu pengawasan itu tidak hanya berupa angka.”[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy