Pembekalan Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran

Oleh: Kamaruddin Hasan, Pengamat Komunikasi Politik Fisipol Universitas Malikussaleh (Unimal)

Pembekalan pejabat negara Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran mesti dilakukan secara holistik dan komprehensif antara aspek spiritualitas dan administarif kenegaraan. Namun akan bermakna “langit” ketika; mampu mengutamakan dan mengintegrasikan aspek spiritualitas nilai-nilai keagamaan utamanya Islam; akhlak, moral, etika, amanah, integritas, kompetensi, bertanggung jawab, dapat dipercaya, pemimpinan yang komunikatif dan pemahaman mendalam tentang sistem pemerintahan, ideologi dan landasan dasar bangsa negara.

Seperti diketahui, Kabinet Merah Putih memulai babak baru pemerintahan dengan langkah boleh dibilang inovatif dan visioner. Para pejabat negara seperti menteri, wakil menteri, staf khusus, utusan khusus dan lainnya sebagai tulang punggung pelaksanaan kebijakan negara, mengikuti pembekalan khusus selama tiga hari berlokasi di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, dimulai Kamis (24/10/2024) hingga Ahad (27/10/2024). Tentu dari pilihan lokasi saja sudah bernuansa militer yang akan mendominasi prosesi pembekalan tersebut.

Selain lokasi, memang dalam Kabinet Merah Putih didominasi oleh kalangan yang berlatar belakang militer, baik aktif maupun yang sudah pensiun. Wajar kalau ada yang menilai prosesi pembekalan terkesan bernuansa militerisme. Tentu hal ini, rakyat juga mengetahui latar belakang Presiden Prabowo yaitu dari kalangan purnawirawan militer. Sehingga tidak heran jika unsur militerismenya juga kuat.

Namun, rakyat berharap tidak menjelma menjadi pemerintahan yang otoriter. Walau hanya kesan bahwa Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran kental dengan nuansa militerisme.

Pilihan lokasi pembekalan di Akmil Magelang, Jawa Tengah, menurut Prabowo, karena daerah Magelang sebagai salah satu pusat perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia atas penjajah. Pejuang-pejuang melaksanakan perebutan kemerdekaan secara fisik dan daerah Magelang merupakan suatu sentra perlawanan terhadap penjajah mulai ratusan tahun, yang dikenal sebagai darah perjuangannya Pangeran Diponegoro. Cukup membawa suatu aura tradisi keberanian, tradisi kedisiplinan, tradisi heroisme, tradisi cinta tanah air dan lainnya.

Maka, pembekalan mesti diprioritaskan pada aspek spiritualitas, moral dan ideologis bagi pemimpin atau pejabat negara ini menjadi urgen bahwa seorang pejabat negara harus memiliki visi yang jelas dan mampu membedakan antara yang benar dan yang salah. Mencakup pemahaman tentang tujuan hidup dan tanggung jawab sosial yang tinggi, kemampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip keagamaan terutama Islam dalam kebijakan publik.

Pentingnya tanggung jawab sosial menuju keadilan sosial dalam pemerintahan, mesti diikuti dengan komitmen terhadap kesejahteraan rakyat dan harus dilatih untuk memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan dalam merumuskan kebijakan yang adil dan berkelanjutan demi kepentingan rakyat dan negara. Proses ini harus mampu memberikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada individu yang telah atau akan menduduki jabatan dalam pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan membuat kebijakan yang berdampak langsung pada rakyat.

Mampu menghadirkan kepemimpinan sebagai pelayan rakyat, bahwa pejabat negara harus dipersiapkan untuk melayani rakyat terlebih dahulu, bukan untuk mencari kekuasaan atau keuntungan pribadi. Pembekalan ini harus mencakup pelatihan dalam kemampuan mendengar, empati, kesadaran sosial, dan pembangunan komunitas, sehingga pejabat dapat menjalankan perannya dengan hati yang tulus untuk kesejahteraan rakyat. Mampu memahami konteks sosial dan budaya masyarakat. Dengan pemahaman mendalam tentang sejarah, budaya, dan dinamika sosial masyarakat.

Sehingga mampu mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok dan partai politik, dalam menciptakan dan menghadirkan pemerintahan yang bermartabat, bersih, efektif dan efisien. Tentunya proses pembekalan ini diharapkan bukan hanya sekadar penguatan keterampilan administratif kenegaraan. Bukan hanya sekadar formalitas, tetapi memiliki peran kunci dalam membangun kabinet yang solid, efektif, dan responsif terhadap tantangan bangsa. Bukan hanya bentuk simbolik, tetapi juga memiliki makna yang dalam terkait pembentukan karakter, soliditas tim, serta kesamaan visi untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih gemilang.

Pentingnya aspek spiritual dalam kepemimpinan, bahwa pejabat negara harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan agama, agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Bahwa ilmu yang baik akan mengarah pada tindakan yang baik dan benar.

Mesti diakui pembekalan pejabat negara memiliki arti penting yang sangat strategis dalam menjalankan pemerintahan secara efektif. Sebagai proses orientasi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang dimiliki. Tentu, kapasitas birokrasi yang efektif tergantung pada kemampuan pejabat negara untuk merespons perubahan dinamika politik dan sosial, yang memerlukan pembekalan intensif sejak dini.

Tujuan strategis lainnya, sehingga penting pembekalan bagi pejabat negara adalah dalam penguatan pemahaman visi dan misi pemerintahan presiden dan wakilnya. Hal ini penting agar kebijakan dan program kerja tersusun selaras dengan prioritas nasional yang telah ditetapkan. Menjadi ajang untuk memperkuat koordinasi antarkementerian. Dalam kabinet, berbagai kementerian memiliki bidang kerja yang saling berhubungan, agar setiap kementerian memahami batasan kewenangannya serta cara berkolaborasi dalam mewujudkan program-program lintas sektoral.

Mampu memberikan ruang untuk peningkatan kompetensi kepemimpinan, manajemen birokrasi, serta kemampuan pengambilan keputusan di level tinggi. Mengingat banyak menteri, wakil, kepala badan, staf khusus dan lainnya yang berasal dari latar belakang nonpolitik atau nonbirokrasi.

Memperkenalkan regulasi, etika, dan prosedur pemerintahan, termasuk bagaimana proses penyusunan kebijakan, implementasi anggaran, dan pengelolaan program kerja kementerian. Pemahaman terhadap aspek legalitas ini mengurangi potensi pelanggaran hukum, korupsi, atau kebijakan yang tidak tepat sasaran.

Penanaman nilai integritas dan akuntabilitas, sebagai prinsip yang harus dimiliki oleh pejabat negara. Memahami pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan kebijakan yang dibuat berpihak kepada rakyat. Termasuk dalam penyesuaian dengan dinamika sosial-politik, peka terhadap dinamika sosial-politik yang terjadi. Membantu memahami konteks sosial, ekonomi, dan politik terkini yang memengaruhi kebijakan publik, sehingga dapat merespons dengan cepat.

Pembekalan ini juga penting untuk memastikan pejabat memiliki kesadaran tinggi terhadap integritas dan antikorupsi. Pembekalan mencakup pemahaman tentang hukum, etika administrasi publik, dan manajemen konflik kepentingan agar pejabat negara mampu menghindari tindakan koruptif dan mempromosikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Adaptasi terhadap dinamika global, memberikan wawasan isu-isu global yang memengaruhi kebijakan domestik, globalisasi, perubahan iklim, dan teknologi digital. Memiliki pengetahuan tentang isu-isu ini akan lebih siap untuk merumuskan kebijakan yang relevan dengan perkembangan dunia. Pentingnya pejabat publik memahami perubahan global untuk meningkatkan daya saing dan kapabilitas pemerintahan dalam merespons tantangan internasional.

Strategis dalam membangun soliditas kabinet, sehingga mampu menjadi sarana untuk melatih keluwesan para pimpinan kementerian, lembaga, serta badan dalam membangun tim yang solid dan kolaboratif dalam memecahkan permasalahan bangsa yang kompleks. Kolaborasi antarkementerian dan lembaga merupakan kunci utama dalam menghadapi tantangan-tantangan besar. Semua memerlukan pendekatan lintas sektor yang terintegrasi.

Pentingnya kerja sama yang solid dan efektif dalam mencapai target-target pemerintahan yang telah ditetapkan. Dengan menyamakan visi misi, tentu tidak ada lagi program atau kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri atau tumpeng tindih, semua mesti sinergi dan terkoordinasi secara baik dan benar. Di tengah dinamika global, sinergi dan koordinasi yang kuat, akurat di antara para pengambil kebijakan menjadi prasyarat utama untuk menjaga stabilitas dan kemajuan pembangunan. Tentu, setiap menteri mesti memahami tidak hanya perannya masing-masing, tetapi juga bagaimana tugasnya terkait dengan kementerian lain, sehingga dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat.

Proses pembekalan ini, tentu tidak hanya membentuk karakter pemimpin yang disiplin dan berani, tetapi juga menciptakan sinergi yang lebih kuat di dalam kabinet. Akan berdampak positif pada pelaksanaan program-program kerja yang lebih terarah, terukur, dan mampu menjawab permasalahan bangsa negara secara efektif. Keberhasilan sebuah pemerintahan sangat ditentukan oleh kemampuan para pemimpinnya dalam bekerja sama, berkoordinasi, dan mengambil keputusan yang tepat.

Pembekalan di Akmil, bukan hanya sebuah upaya untuk memperkuat semangat kebangsaan, tetapi juga menjadi simbol persiapan Kabinet Merah Putih dalam menghadapi berbagai tantangan besar. Dengan disiplin, koordinasi, dan semangat yang dibangun dari tempat yang sarat sejarah, kabinet Prabowo-Gibran siap untuk membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih signifikan. Langkah awal yang positif untuk membentuk kabinet yang solid, disiplin, dan berani mengambil keputusan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Seluruh elemen bangsa, untuk bersinergi mendukung kinerja. Dengan nilai gotong royong, persatuan dan koordinasi yang kuat, negara ini bisa menghadapi tantangan global dan menjadi bangsa yang lebih baik, benar, maju dan sejahtera. Tentu, pembekalan ini bukan sekadar seremonial, melainkan awal dari sebuah kerja keras bersama untuk membawa negara bangsa menuju masa depan yang lebih gemilang.

Mampu menciptakan kedisiplinan dan kekompakan, konsolidasi dengan lingkungan ala militer. Kekompakan atau esprit de corps dalam frasa bahasa Prancis yang berarti ‘semangat yang tinggi’. Menciptakan soliditas dan kedekatan antara presiden, wakil dan para menterinya. Kombinasi pelatihan kognitif, afektif, dan konatif yang diandalkan, kemungkinan besar berdampak kuat dan positif. Model ini tentu akan dapat memperkuat kewibawaan kepresidenan dengan mendekatkan secara personal pemimpin dengan timnya.

Mampu memperkuat ikatan dan solidaritas antarmenteri serta menanamkan semangat kebangsaan dan disiplin militer. Pembekalan di Akmil juga mencerminkan nilai-nilai kebangsaan dan kesiapan para menteri untuk menjalankan tugas pemerintahan dengan fokus pada nasionalisme, kepemimpinan, serta kesiapan menghadapi tantangan global. Hal ini merupakan bagian dari persiapan kabinet yang lebih tangguh dan kompak. Semoga.[]