Negara Populasi Muslim Terbesar Sahkan UU Pelarangan Jilbab

Perempuan Tajikistan. Foto: AP
Perempuan Tajikistan. Foto: AP

Dushanbe – Parlemen Tajikistan mengesahkan Undang-Undang (UU) pelarangan jilbab dan dan “pakaian asing” lainnya pada pekan ini. Regulasi itu, yang disetujui oleh Majlisi Milli–majelis tinggi parlemen–pada 19 Juni lalu, muncul setelah bertahun-tahun diberlakukannya tindakan keras tidak resmi terhadap hijab di negara mayoritas Muslim tersebut.

Dikutip dari Morocco World News, Senin, 24 Juni 2024, berdasarkan UU baru itu, setiap orang yang mengenakan jilbab atau pakaian keagamaan terlarang lainnya, didenda hingga 7.920 somoni atau sekira 700 dolar.

Selain itu, perusahaan yang mengizinkan karyawannya mengenakan pakaian terlarang berisiko dikenakan denda sebesar 39.500 somoni (3.500 USD). Tak hanya itu, pejabat pemerintah dan pemimpin agama akan didenda lebih besar, sebanyak 54.000 hingga 57.600 somoni (4.800-5.100 USD) jika ditemukan melakukan pelanggaran.

UU tersebut juga membatasi partisipasi anak-anak dalam perayaan dan tradisi pemberian hadiah terkait hari raya Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Pejabat pemerintah negara Asia Tengah itu menyatakan langkah-langkah tersebut bertujuan untuk memastikan “pendidikan dan keselamatan yang layak” bagi anak-anak selama liburan.

Tajikistan dilanda masuknya pakaian Islami dari Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir, yang dianggap pihak berwenang terkait dengan ekstremisme dan ancaman terhadap identitas budaya negara tersebut.

Maret lalu, Presiden Emomali Rahmon dalam pidatonya menyebut hijab sebagai “pakaian asing.” Pemerintah telah lama mempromosikan pakaian tradisional nasional Tajikistan sebagai alternatif.

UU baru itu mencerminkan peningkatan pembatasan tidak resmi Tajikistan terhadap pakaian Islami. Sejak 2007, hijab dilarang bagi pelajar di negara yang bertetangga dengan Afghanistan itu. Kementerian Pendidikan Tajikistan juga melarang rok mini gaya Barat untuk pelajar.

Larangan tersebut kemudian meluas ke semua lembaga publik. Otoritas berwenang Tajikistan juga secara informal melarang pria berjanggut lebat. Sebuah laporan menyebutkan polisi secara paksa mencukur ribuan janggut selama satu dekade terakhir.

Organisasi hak asasi manusia mengkritik larangan hijab di Tajikistan sebagai pelanggaran kebebasan beragama. Dengan lebih dari 98 persen populasi Muslim, undang-undang tersebut kemungkinan akan menghadapi penolakan kuat dari masyarakat negara bekas republik Soviet itu.[]

Komentar

Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy