Mualem Tolak Pusat Potong Dana Transfer ke Aceh

Banda Aceh – Pemerintah Aceh menyatakan penolakan terhadap rencana pemerintah pusat yang akan melakukan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) untuk Aceh dan provinsi lain.

Penolakan tersebut disampaikan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem usai menghadiri pertemuan bersama Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025.

“Semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” kata Mualem, dikutip dari keterangan tertulis.

Mualem menyebut kebijakan pemotongan dana transfer akan berdampak serius terhadap stabilitas fiskal daerah dan pelaksanaan program prioritas di Aceh.

Data diterima Pemerintah Aceh, alokasi transfer ke daerah 2025 untuk Aceh mengalami pemangkasan sekitar 25 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan beberapa daerah lain bahkan mencapai 30-35 persen.

Mualem menilai kebijakan pemotongan tersebut tidak sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan dan penguatan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Pemotongan anggaran tentu akan berimbas pada program prioritas seperti pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini dengan melihat kondisi riil di daerah,” jelasnya.

Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu menyatakan pemerintahan yang dipimpinnya tetap berkomitmen untuk menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien.

Oleh karena itu, Mualem berharap adanya dialog terbuka antara pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah agar solusi yang diambil tidak menghambat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami siap berdiskusi dan memberikan data kinerja keuangan Aceh secara terbuka. Namun, pemotongan bukanlah solusi. Daerah justru perlu diperkuat, bukan dilemahkan,” tandasnya.[]