Mualem dan 17 Gubernur Protes TKD Dipotong, Ini Tanggapan Menkeu Purbaya

Jakarta – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem dan 17 gubernur lainnya yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat, Selasa pagi, 7 Oktober 2025.

Kedatangan mereka untuk menyampaikan protes kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD).

Selain Mualem, ada Gubernur Sumut Bobby Nasution, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Gubernur Jambi Al Haris yang juga Ketua Umum APSSI, dan lainnya.

Usai pertemuan dengan Purbaya, Mualem mengatakan semua provinsi mengusulkan TKD tidak dipotong.

“Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” ujar kata Mualem, dikutip dari keterangan tertulis.

Mualem menyebut kebijakan pemotongan dana transfer akan berdampak serius terhadap stabilitas fiskal daerah dan pelaksanaan program prioritas di Aceh.

Alokasi TKD untuk Aceh dipotong 25 persen oleh pemerintah pusat. Mualem menegaskan dirinya tidak sepakat dengan pemotongan tersebut.

Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah menyebut pemotongan TKD berdampak serius terhadap operasional daerahnya. Berkurangnya dana pemerintah daerah diklaim mengganggu pembangunan hingga pembayaran gaji pegawai.

Mahyeldi mendesak pemerintah mengembalikan besaran duit transfer ke daerah tersebut. Jika tidak, ia meminta pemerintah pusat memikul kewajiban membayar gaji ASN di daerah.

CNN Indonesia melaporkan, pemerintah awalnya hanya menganggarkan TKD di APBN 2026 sebesar Rp650 triliun atau lebih rendah 29 persen dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp919 triliun.

Gejolak di daerah sempat pecah gara-gara banyak pemerintah daerah langsung mengerek tarif pajak secara gila-gilaan. Purbaya yang baru menjabat sebagai menteri keuangan pada Senin (8/9) akhirnya menambah Rp43 triliun dana TKD untuk tahun depan, yakni dari Rp650 triliun menjadi Rp693 triliun.

Baca juga: Mualem Tolak Pusat Potong Dana Transfer ke Aceh

Al Haris menegaskan para gubernur memang sengaja meminta waktu Purbaya karena ingin menyampaikan langsung keluh kesah terkait pemotongan dana TKD.

Ia menilai Menkeu Purbaya cukup responsif menyikapi keluhan para kepala daerah. Pemerintah pusat, menurut Al Haris, berjanji melakukan evaluasi besaran TKD di 2026.

“Pak Menteri responsif sekali. Nanti di 2026 karena sudah menjadi produk hukum undang-undang, APBN, beliau tadi berjanji di 2026 sambil nanti berjalan, evaluasi lagi yang TKD ke daerah.”

Di lain sisi, Gubernur Malut Sherly Tjoanda menyoroti beban gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang cukup besar masih harus ditanggung pemda.

Ada juga janji-janji kepala daerah untuk melakukan pembangunan jalan dan jembatan. Menurut Sherly, anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan hal tersebut cukup besar.

“Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20 persen-30 persen untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60 persen-70 persen, itu berat untuk pembangunan infrastruktur.”

Tanggapan Purbaya

Purbaya mengaku paham dengan keluhan yang disampaikan para gubernur tersebut. Ia juga melihat anggaran atau duit transfer ke daerah yang dipotong memang terlalu banyak.

Namun, Purbaya mengatakan belum bisa mengabulkan permohonan para kepala daerah itu sekarang. Misalnya, terkait pelimpahan pembayaran gaji pegawai pemda kepada pemerintah pusat.

“Belum kita putuskan. Kalau dia [para gubernur] mah minta semuanya ditanggung saya. Itu normal, permintaan normal, tapi kan kita hitung kemampuan APBN seperti apa. Apalagi, ini 9 bulan pertama [2025] kan ekonominya melambat. Naik turun, tapi cenderung turun terus. Jadi, kalau diminta sekarang, pasti saya enggak bisa,” jelasnya saat temu pers di Kementerian Keuangan.

Kendati demikian, Purbaya berjanji menambah lagi anggaran TKD tahun depan, asalkan ekonomi Indonesia sudah bagus. Itu akan tercermin dari pendapatan pajak yang naik hingga tidak ada lagi kebocoran dari sisi kepabeanan dan cukai.

Ia juga berpesan para gubernur memperbaiki citra serta kinerja. Pasalnya, Purbaya melihat petinggi-petinggi pemerintah pusat tidak suka dengan kelakuan pemda selama ini dalam menggunakan anggaran.

“Kalau mereka (pemerintah daerah) mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu sudah bagus. Anggarannya enggak ada yang hilang sana-sini, tapi salah satu concern di sana adalah banyak melesetnya,” sindir Purbaya.

“Saya kan ke pemerintahan, baru. Image mereka (pemda) kurang bagus kan di mata pemimpin-pemimpin di atas (pusat), kelihatannya. Jadi, kalau mereka bisa perbaiki image itu, ya enggak ada keberatan. Desentralisasi jalan lagi, bukan sentralisasi.”