Medan – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti Pilkada 2024 yang pertama kalinya dilakukan serentak di seluruh Indonesia.
Menurut Tito, sukses tidaknya Pilkada tidak terlepas dari lancarnya anggaran. “Ibarat [kata] orang Medan, enggak ada hepeng, [uang] enggak ada jalan. Hepeng, hepeng. Gini tuh kalau Korea lain lagi (gestur saranghaeyo),” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pilkada Serentak di Regale Convention Hall, Medan, Selasa, 8 Juli 2024.
Dalam bahasa Batak, hepeng adalah uang.
Tito menjelaskan, Pilkada beda dengan Pilpres maupun Pileg karena anggaran tak lagi seluruhnya dibebankan ke pemerintah pusat.
“Kalau APBN tak sulit karena mengatur satu orang, dirangkum semua yang minta diajukan Menkeu (Menteri Keuangan). Kemudian dibahas di Ratas (rapat terbatas) lalu disampaikan ke presiden, disetujui langsung kemudian dibagikan [anggarannya],” ujar Tito.
Beda halanya dengan Pilkada. “Kalau Pilkada anggaran APBD kita gedor satu-satu. Saya pengalaman 2020 di masa covid, 270 daerah muter seluruh provinsi. Untuk meyakinkan uangnya jalan, sudah diserahkan,” tuturnya.
Prosesnya juga panjang. Dimulai dari penandatangan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara pemerintah pusat, Bawaslu, dan KPU Daerah, dan aparat.
Hal ini kemudian menjadi polemik karena tak semua daerah punya pendapatan yang mumpuni. Karena itu, masih ada yang menggantungkan anggaran ke pemerintah pusat.
“Kemudian ke TNI Polri, diikat dalam NPH, disepakati angkanya, 40 persen saya sudah sampaikan surat agar dicairkan tahun kemarin. Karena ada daerah yang uangnya minim seperti Nias, daerah pemekaran baru dan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) rendah,” tuturnya.
“Yang [daerah] baru andalin pemerintah pusat, uangnya sudah habis untuk belanja negara. Begitu ada biaya besar untuk Pilkada kita kelabakan. Makanya kita bagi dua, 40 persen 2022/2023 dan di 2024 60 persen,” imbuh eks Kapolri itu.
Lalu persoalan makin mengemuka di tahun ini. Sebab pengajuan anggaran mandek tapi masa jabatan sejumlah kepala daerah habis.
“Tapi saya tahu, ada yang jalankan, ada yang tidak, karena ada kepala daerah yang habis masa jabatannya. Yang habis di 2023 dilempar ke Pj [pejabat] tahun 2024. Bola panasnya untuk memenuhi anggaran itu terpaksa dikerjakan Pj dengan melihat turunan anggaran yang ada,” tutup Tito.
Turut hadir pada acar itu Menteri Koordinator Polhukam Hadi Tjahjanto, Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Asops Kapolri Irjen Verdianto, Pangkogabwilhan Laksdya Agus Hariadi, Kepala BSSN Hinsa Siburian hingga sejumlah gubernur di Sumatera.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy