Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal mengatakan artis dan influencer lebih dulu hadir di wilayah bencana Aceh-Sumatra untuk membantu korban ketimbang pemerintah.
Ucapan Illiza itu menyentil ucapan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah yang menyebut setiap bantuan yang masuk ke daerah bencana Sumatra harus diaudit.
“Belum lagi hari ini, mohon maaf, mitra kerja [Komisi VIII DPR RI] Mensos menyampaikan statement apabila artis influencer [mendonasikan bantuan] daftar dulu nanti diaudit. Ini [maksudnya] juga apa?,” ujarnya rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah Aceh di Banda Aceh, Rabu, 10 Desember 2025, dilihat dari video beredar di Instagram.
“Mereka [artis dan influencer] hadir duluan dibanding pemerintah,” imbuhnya.
“Anggota DPR begitu juga,” tambah Illiza menyentil ucapan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra, Endipat Wijaya, yang menyindir gerakan donasi influencer ke Sumatra.
“Harusnya masyarakat yang udah berjibaku membantu kami itu diapresiasi. Kita tahu pemerintah terus berjuang, tapi janganlah statement-statement itu membuat kacau lagi di media sosial, membuat kami ini tambah pusing, Pak,” keluh Illiza.
Baca juga: Pemerintah Aceh Perpanjang Status Tanggap Darurat Bencana hingga 25 Desember
Di rapat tersebut Illiza menyinggung jika tanggap darurat dicabut tidak ada yang bertanggung jawab soal evakuasi jenazah korban bencana. Sebab, kata dia, evakuasi hanya bisa dilakukan di saat tanggap darurat.
Selain itu, masa 14 hari tanggap darurat, dinilai Illiza tidak cukup untuk mengevakuasi jenazah korban. Proses rehabilitasi pun tidak bisa dilaksanakan karena bencana Aceh-Sumatra tidak ditetapkan sebagai darurat nasional.
“Maka harus menunggu anggaran 2026 baru bisa dibangun rumah [untuk korban bencana]. Kalau ada Inpres, ada buku putih, ada tim yang ditunjuk, kaya dulu ada BRR Aceh-Nias, itu ada perlakuan khusus,” ujarnya.
“Kalau tidak, harus menunggu tahun anggaran 2026 dan penggunaannya juga harus menggunakan tender. Tingkat bantuan influencer aja lapor audit, konon lagi bantuan pemerintah? Kalau mau penyelesaian secara cepat, misalnya, dicabut tanggap darurat, ada tim yang sudah dibentuk oleh presiden, yang menangani ini secara cepat.”
Pemerintah Aceh sejak Rabu, 10 Desember 2025, telah memperpanjang status tanggap darurat bencana hingga 25 Desember 2025. Keputusan ini mempertimbangkan sejumlah kondisi yang terjadi pascabencana hidrometeorologi di Aceh.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy