Kutacane – Dana hibah Pilkada 2024 senilai Rp53,2 miliar telah “lunas” dibayarkan oleh Pemerintah Aceh Tenggara kepada KIP, Panwaslih, Kepolisian dan TNI.
Hal itu dikatakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh Tenggara, Syukur Karo Karo, usai penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada KIP sebesar Rp37,9 miliar pada Kamis malam, 5 September 2024.
Tahun lalu, kata Syukur, Pemerintah Aceh Tenggara telah membayar dana hibah tahap pertama untuk KIP Aceh Tenggara sebesar Rp15,1 miliar. Lalu tahun ini, tambah dia, dilakukan pembayaran tahap kedua sebesar Rp22,7 miliar.
Sementara untuk Panwasih Aceh Tenggara, besaran dana yang disepakati dalam NPHD senilai Rp8,7 miliar. “Pembayaran tahap pertama Rp3,5 miliar dan tahap kedua Rp5,2 miliar pada bulan Agustus 2024,” ujar Syukur dikutip Jumat, 6 September 2024.
Sedangkan untuk Kepolisian, kata Syukur, dialokasikan Rp4,9 miliar dan telah dibayar tahap pertama Rp1,9 miliar dan tahap kedua Rp2,9 miliar.
Selanjutnya TNI disepakati Rp1,1 miliar. Tahap pertama dibayarkan sekitar Rp467 juta dan tahap kedua sekitar Rp701 juta.
“Penyaluran hibah itu sesuai dengan Permendagri Nomor 41 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 54 tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”
Sementara itu, Penjabat Bupati Aceh Tenggara Syakir mengimbau semua pihak berperan aktif menyukseskan Pilkada agar terlaksana dengan demokratis, aman dan damai.
“Sehingga siapa pun yang terpilih menjadi pemimpin di Kabupaten Aceh Tenggara untuk periode 2025-2029 dapat merealisasikan visi dan misinya dengan baik,” ujarnya.
Syakir juga meminta ASN menjaga netralitas dalam Pilkada. “Kami minta lembaga terkait memberikan sanksi kepada ASN, maka kami akan menindaklanjuti sesuai ketentuan.”[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy