Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Ri Natalius Pigai berdalih soal permintaan anggaran Rp20 triliun untuk kementerian yang ia pimpin. Sebelumnya, usai dilantik Presiden Prabowo sebagai Menham, Pigai menyebut kementeriannya mendapatkan anggaran Rp64 miliar. Dia mengusulkan agar anggaran itu dirombak.
“Rombak itu. Dari Rp20 T (pagu anggaran) cuma Rp64 M. Tidak bisa. Tidak tercapai cita-cita dan visi keinginan Presiden Indonesia,” ujarnya pada Senin, 21 Oktober 2024, dilansir dari detik.com.
Teranyar, Pigai mencuit soal itu di akun X @nataliuspigai2 pada Rabu, 23 Oktober 2024. Dia berdalih anggaran triliunan itu bakal dipakai untuk membangun Unham alias Universitas HAM bertaraf internasional. Pigai juga bakal menggunakannya untuk membangun Kadarham atau Kesadaran HAM di seluruh Indonesia.
“Soal Anggaran: 1. Saya mau bangun Universitas HAM bertaraf International terpadu dengan Pusat Studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan Kawasan Amerika), Laboratorium HAM termasuk forensik, Rumah Sakit HAM, dan lain-lain. Akan dipimpin oleh Putra Indonesia berkelas dunia bidang HAM. Dan ini ikon Indonesia di Panggung HAM dunia bahkan satu-satu ya di dunia,” cuitnya seperti dilihat Line1.News pada Kamis, 24 Oktober 2024.
“2. KADARHAM membangun kesadaran HAM di 78 Ribu Desa dll, masih banyak lagi,” tambahnya sambil mengomentari cuitan Dino Patti Djalal, bekas Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “NB: Pak Dino sebaiknya perlu belajar HAM dan pahami kontek pernyataan saya bahwa ‘saya si maunya 20 T kalau negara sanggup’.”
Sebelumnya, Dino lewat akunnya @dinopattidjalal membuat status yang mengritik pernyataan Pigai soal anggaran tersebut, tanpa me-mention akun pribadi Menham RI tersebut.
Dino menyebut keinginan Pigai tak masuk akal dan tidak mungkin dikabulkan presiden, menteri keuangan dan DPR. “Karena akan menghamburkan uang negara untuk program-program yang tidak jelas dan akan berbuntut korupsi,” tulis Dino.
Dia juga mengatakan seorang menteri seharusnya tidak menyulitkan presiden dan menjaga kredibilitas kementeriannya. “Koordinasi dulu dengan menkonya, setneg dan kantor presiden sebelum membuat pernyataan kebijakan yang berisiko tinggi. Ingat, Anda sekarang pejabat pemerintah, bukan aktivis lagi. Credibility is everything,” cuit Dino pada hari yang sama.
Natalius Pigai sebelumnya merupakan Anggota Komisi Nasional HAM periode 2012–2017. Melansir Wikipedia, Pigai pernah bekerja sebagai Staf Khusus Menteri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia pada masa kepemimpinan Al Hilal Hamdi dan Jacob Nuwa Wea tahun 1999-2004. Ia juga Aparatur Sipil Negara yang mengabdi selama 15 tahun di kementerian yang sama dengan menempati berbagai jabatan fungsional dan struktural.
Pada 2008 hingga 2009, Pigai menjadi Penasihat BRR Aceh-Nias di Deputi Pengawasan. Ia dikenal sebagai Aktivis Mahasiswa era 1995 hingga 1999.
Kini, setelah dilantik menjadi menteri, Pigai mengaku akan fokus dulu pada pembangunan di bidang HAM. Karena itu, ketika ditanyakan terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia, Pigai mengatakan dalam waktu dekat kementeriannya masih akan mengurus terkait nomenklatur hingga pengadaan sarana dan prasarana.
“Sabar dulu hal-hal yang sifatnya kasuistik kan saya bilang di sini, saya membangun HAM. Pembangunan HAM itu harus secara holistik. Yang jelas dua-tiga bulan ke depan nomenklatur, pemantapan struktur, pembentukan struktur, revitalisasi struktur.”[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy