Jakarta – Aliansi tenaga honorer R2 dan R3 berunjuk rasa lima di depan Gedung DPR MPR, Senayan, Jakarta, Selasa pagi, 3 Februari 2025.
Mereka membawa beberapa spanduk di antaranya bertuliskan ‘Belasan tahun mengabdi masa jadi honorer abadi P3K penuh waktu harga mati’. Ada juga spanduk lain yang tertulis permintaan ‘save bidan honorer’.
Setelah berunjuk rasa, para perwakilan honorer diterima Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Gedung Nusantara II.
Terlihat Ketua BAM DPR Netty Prasetiyani hingga Wakil Ketua BAM Cellica Nurrachadiana menerima Aliansi Honorer R2 dan R3.
“Tuntutan dari teman-teman honorer Indonesia yang kami rangkum hanya lima. Saya dari Madura Pak, tapi sekarang saya Indonesia Pak, saya mewakili seluruh Indonesia,” ujar Ketua Aliansi Honorer R2 dan R3, Faisol Mahardika, saat pertemuan tersebut dilansir dari Detik.com.
“Izinkan saya menyampaikan Ibu ada lima poin tuntutan kami, yaitu yang pertama menuntut hak para R2 dan R3 menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) penuh waktu dan menolak menjadi PPPK paruh waktu,” ujarnya.
“Yang kedua, meminta kepastian kapan terealisasinya tuntutan honorer berstatus R2 dan R3 utk diangkat menjadi penuh waktu,” ujar Faisol.
“Yang ketiga, yaitu meminta pemerintah pusat membuatkan Peraturan Presiden tentang pengangkatan seluruh honorer database R2 dan R3 menjadi ASN PPPK penuh waktu,” tambahnya.
Tuntutan keempat, honorer meminta pemerintah menyetop sementara seleksi CPNS atau jalur PPPK jika janji yang sebelumnya belum dipenuhi.
“Jadi harapan kami, selama kami R2 dan R3 ini belum diangkat menjadi penuh waktu. Pemerintah jangan dulu membuka CPNS, jangan dulu membuka PPPK karena kami ini masih dalam janji-janji saja begitu,” ujar Faisol.
Tenaga honorer juga meminta adanya kewenangan pemerintah daerah untuk mengeksekusi anggaran belanja pegawai.
“Yang terakhir menyerahkan anggaran kepegawaian kepada pusat, karena kami ini selalu dibenturkan dengan keterbatasan belanja pegawai. Dan di sini saya memohon pemerintah dan juga DPR untuk bisa memberikan suatu wewenang untuk daerah itu bisa menganggarkan untuk belanja pegawai atau mungkin langsung dieksekusi oleh pemerintah pusat untuk anggaran belanja dari pegawai ini.”[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy