Alfian MaTA: BRA bukan Tempat Bancakan Anggaran

Banda Aceh – Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dibentuk sebagai wadah pemberdayaan masyarakat korban konflik, mantan kombatan dan tapol napol Aceh. “BRA bukan tempat bancakan anggaran untuk politisasi atau kepentingan elit sebagaimana yang terjadi saat ini,” ujar Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian, dalam keterangan tertulis, Selasa, 7 Mei 2024.

Ucapan Alfian itu ditujukan pada kasus dugaan korupsi program bantuan budidaya ikan dan pakan runcah senilai Rp15 miliar lebih di BRA, yang sedang diusut Kejaksaan Negeri Aceh Timur. Ia meminta kejaksaan menyelidiki kasus tersebut dari hulu ke hilir. “Siapa saja yang terlibat ditindak secara tegas. Masyarakat memberikan atensi dan dukungan kepada Kejati Aceh dalam penanganan kasus secara utuh,” ujarnya.

Menurut Alfian, proyek bantuan itu fiktif dan penuh kebohongan. “Ini manipulasi pihak tertentu untuk memperoleh pundi-pundi rupiah dengan memanfaatkan korban konflik,” ujarnya.

Manipulasi dan rekayasa tersebut, kata Alfian, juga melibatkan aktor di belakang meja. “Patut diduga aliran dananya bisa mengalir ke oknum politisi yang dipergunakan untuk kepentingan pemilu legislatif pada Februari lalu. Hal ini dikarenakan pengadaan paket pekerjaan berasal dari dana pokir DPRA yang kemudian dititipkan di BRA.”

Karena itu, kata Alfian, MaTA mendorong Pemerintah Aceh segera melakukan pembaruan sistem dan manajeman BRA. “Selama ini BRA mengurus dana pokir [Anggota] Dewan yang ditempatkan pada badan tersebut, dan ini menjadi masalah saban tahun,” ujarnya.

Seharusnya, kata Alfian, Pemerintah Aceh perlu memikirkan dan melahirkan kebijakan penganggaran secara khusus, sehingga tidak dikendalikan oleh pemilik pokir (pokok-pokok pikiran) karena hal ini juga berdampak pada kinerja BRA.

“BRA perlu dievaluasi secara menyeluruh. Kalau ada oknum bermental korup maka wajib dibersihkan. Perlu orang-orang yang berintegritas dan bermoral tinggi sebagai pengelola BRA, sehingga kinerja lembaga itu ke depan menjunjung tinggi rasa keadilan bagi korban,” ujarnya.

Apalagi, tambah Alfian, alokasi anggaran khusus di BRA menjadi bagian terpenting untuk mempercepat penyelesaian dan hak-hak para korban konflik.[](Rilis)