AJI Imbau Pers Tak Sebut Nama Korban Kekerasan Seksual Ketua KPU

Nani Afrida dan Bayu Wardhana terpilih sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen Indonesia periode 2024-2027 dalam Kongres XII AJI di Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (5/5/2024). Foto: Ist
Nani Afrida dan Bayu Wardhana terpilih sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen Indonesia periode 2024-2027 dalam Kongres XII AJI di Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (5/5/2024). Foto: Ist

Jakarta – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengimbau media massa tidak menyebutkan nama korban kasus kekerasan seksual Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari.

“Sebagian pemberitaan menyebutkan identitas korban kekerasan seksual. AJI mendesak Dewan Pers memberi sanksi yang tegas terhadap media massa yang mengabaikan Kode Etik Jurnalistik,” ujar Ketua Umum AJI Indonesia Nany Afrida, Jumat, 5 Juni 2024.

Pemberitaan kasus kekerasan seksual, kata Nany, penting untuk membangun kesadaran publik melawan kekerasan seksual. Namun, tambah dia, menyebutkan identitas korban dan mendeskripsikan peristiwa kekerasan seksual secara vulgar mengandung kerentanan dan risiko bagi korban.

“Media massa hendaknya memperhatikan secara serius perlindungan dan pemulihan korban untuk meminimalisasi dampak trauma,” ujarnya.

Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik menyatakan wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila. “Penafsiran pasal itu adalah identitas menyangkut semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak,” ungkap Nany.

Ketua KPU Janjikan Apartemen ke Korban, Bersedia Bayar Rp4 Miliar Bila Tak Ditepati

Ketua Bidang Gender, Anak, dan Kelompok Marjinal AJI Indonesia, Shinta Maharani mengatakan media massa seharusnya menghindari pemberitaan yang bias gender, misalnya pelabelan korban yang menjurus pada objektifikasi yang merendahkan perempuan, victim blaming atau menyalahkan korban, dan diskriminatif.

Shinta mencontohkan objektifikasi dan stereotipe terhadap perempuan seperti menyematkan kata cantik dan seksi. “Menyalahkan korban dan penghakiman, misalnya, penyematan tindakan asusila, penggoda, dan pelakor. Diskriminatif, misalnya, menyebut korban menikmati,” ujar Shinta.

Sementara itu, kata Shinta, Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik menyebutkan wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas. Diskriminasi adalah pembedan perlakuan.

“Sebagian pemberitaan media massa mengumbar sensasi dan mengobjektifikasi perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Contohnya, penulisan profil korban yang berpotensi memperpanjang kekerasan berbasis gender dan pelacakan data maupun informasi tanpa persetujuan korban.”

Ketua KPU Hasyim Asy’ari Dipecat karena Tindak Asusila

Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik menjelaskan wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik yaitu menghormati hak privasi dan menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian berita.

AJI Indonesia juga menemukan pemberitaan media massa yang mencampurkan fakta dan opini tentang syahwat Ketua KPU yang tak terbendung. Padahal, Pasal 3 Kode Etik Jurnlistik menyebutkan wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Nany menilai pemberitaan yang mengabaikan Kode Etik Jurnalistik dan tidak berperspektif adil gender seharusnya menjadi perhatian serius Dewan Pers. Karena itu, kata dia, AJI mendesak Dewan Pers membuat pedoman khusus pemberitaan kekerasan seksual dan memberikan sanksi yang tegas terhadap media massa yang melanggar ketentuan tersebut supaya tidak mengulangi berbagai pelanggaran tersebut.

“Dewan Pers seharusnya segera menyusun pedoman itu supaya media massa punya panduan teknis. Perlu upaya lebih maju guna mengurangi pemberitaan yang tidak berperspektif adil gender,” kata Nany Afrida.

Masyarakat yang menemukan pemberitaan melanggar Kode Etik Jurnalistik bisa melapor ke Dewan Pers. Caranya, masuk ke situs web dewanpers.or.id. Klik laman data pengaduan, unduh formulirnya melalui https://dewanpers.or.id/datapengaduan/form, lalu kirim formulir pengaduan yang sudah diisi ke alamat pengaduan @dewanpers.or.id.[]

Komentar

Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy