Banda Aceh – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh Kamaruddin Abubakar atau Abu Razak, menginstruksikan seluruh kader, simpatisan, dan relawan pendukung pasangan calon gubernur-wakil gubernur nomor urut dua, Muzakir Manaf-Fadhullah, menahan diri dan tidak mudah terpancing provokasi pihak yang ingin mengacaukan Pilkada damai di Aceh.
Sebaliknya, kata Abu Razak, tim pemenangan dan relawan diminta tetap bekerja maksimal sesuai arahan, untuk memenangkan Mualem-Dek Fad. “Peugah lage but, pu but laju lage na (bicara sesuai kerja dan kerjalah seperti adanya),” ujar Abu Razak dalam keterangan tertulis diterima Line1.News, Senin, 25 November 2024.
Wakil Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat ini juga menegaskan, pihaknya tunduk dan patuh pada aturan dan seruan dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo serta Wapres RI Gibran Rakabuming, agar semua pihak menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban menjelang, saat dan usai Pilkada serentak 2024.
Hanya saja, tambah Abu Razak, dalam situasi dan kondisi saat ini, berbagai kemungkinan bisa terjadi dan dilakukan pihak tertentu yang tidak senang Pilkada 2024 di Aceh berlangsung aman dan tertib.
Hal ini, kata dia, sejalan dengan berbagai provokasi yang dilakukan pihak tertentu sebelumnya, baik aksi pembakaran maupun berita-berita hoaks di media sosial.
Sejak dua bulan lalu, sebut Abu Razak, Badan Pemenangan Aceh Mualem-Dek Fadh menerima berbagai laporan dugaan dan potensi yang akan dilakukan pihak tertentu untuk mencederai rasa keadilan, keamanan dan ketertiban Pilkada Aceh.
“Karena itu saya mengimbau seluruh tim pemenangan dan relawan, baik di provinsi, kabupaten, kota hingga gampong-gampong untuk sabar dan tidak mudah terprovokasi serta selalu mawas diri.”
Indikator Kerawanan Pilkada
Sebelumnya, Panwaslih Aceh mengungkapkan ada 25 indikator kerawanan yang perlu diantisipasi penyelenggara Pemilu, guna mencegah pelanggaran di tempat pungutan suara (TPS) yang dianggap rawan pada Pilkada 2024.
Menurut Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Panwaslih Aceh Muhammad AH, potensi kerawanan TPS pada Pilkada 2024 berdasarkan pemetaan di 9.704 TPS yang tersebar di 6.499 desa atau gampong, 290 kecamatan, dan 23 kabupaten kota. Pemetaan tersebut memakai sejumlah variabel, di antaranya penggunaan hak pilih, riwayat keamanan, dan politik uang.
Ada enam indikator TPS rawan dengan kategori paling banyak terjadi. Potensi pelanggaran di antaranya penggunaan hak pilih, terutama pada 3.329 TPS yang terdapat pemilih disabilitas di Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Sebanyak 2.777 TPS terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat, seperti sudah meninggal dunia, serta alih status menjadi TNI dan Polri. Serta TPS dengan kerawanan pemilih pindahan, domisili penyelenggara berasal dari luar TPS, tidak ada jaringan internet, dan pemilih memenuhi syarat, tetapi tidak masuk DPT.
Berikutnya, 16 indikator potensi TPS rawan yang paling banyak terjadi. Di antaranya sebanyak 234 TPS dengan kendala aliran listrik, 224 TPS didirikan di wilayah rawan bencana, 45 TPS dengan riwayat kekurangan logistik, 181 TPS sulit dijangkau, dan 203 TPS pernah dilakukan pemungutan suara ulang.
Selanjutnya, 46 TPS di dekat lembaga pendidikan yang berpotensi mempengaruhi pilihan pemilih, 149 TPS dengan riwayat praktik politik uang, 96 TPS pernah terjadi intimidasi, 36 TPS di wilayah rawan konflik, serta lainnya.
Selain itu, ada tiga indikator potensi TPS rawan yang tidak banyak terjadi, tetapi tetap perlu diantisipasi, di antaranya 63 TPS dengan riwayat SARA, 42 TPS pernah terjadi penyelenggaranya berkampanye untuk pasangan calon, dan 14 TPS dengan riwayat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara.
“Nah, berat dugaan berbagai celah tersebut akan digunakan para provokator untuk menyulut konflik yang ada,” ujar Abu Razak.
ASN Tetap Netral
Terkait posisi ASN dan pejabat serta karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus tetap netral, Abu Razak sepakat dengan hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah se-Aceh pada Kamis lalu. Termasuk, hasil rapat Pj Gubernur Aceh Safrizal dengan Komisi II DPR RI di Jakarta.
Begitupun, sejak dua bulan lalu, pihaknya sudah mendeteksi dan memetakan sejumlah oknum pejabat BUMD dan Pemerintah Aceh, termasuk Pj Bupati dan Wali Kota di Aceh, yang diduga berpihak atau melakukan mobilisasi pengaruh serta dukungan kepada salah satu paslon.
“Kami sudah memiliki data lengkap mengenai siapa saja dari mereka. Karena itu saya minta segera berhenti dan bersikaplah netral sebagai ASN dan pejabat BUMD, tentukan hak pilih sesuai hati nurani.”[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy